Program Unggulan Skincare Glowing disambut Hangat Oleh Masyarakat ,Wujud nyata komitmen pemerintah Lampung Tengah

Lampung tengah (swadayanews.com)

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Lampung Tengah, I Komang Koheri, menghadiri kegiatan Program Inovasi Sekinker Gelowing (Sejahterakan Masyarakat Miskin, Kerja Sama CSR, Gerebek Lawan dan Waspada Stunting) yang berlangsung di Balai Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Jumat (24/07/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah Ni Ketut Dewi Nadi Komang Koheri, Plt Kepala Bappeda Roni Witono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nur Rohman, Plt Kepala Dinas PPKB Helmiyati, Kepala Dinas Dukcapil Yudairi Hasan, Kepala Dinas Sosial Ari Nugraha Mukti, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Bambang Setiawan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura I Nyoman Gunadi, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata M. Abdi Hans, Camat Bandar Mataram Dedi Fadilah, Camat Seputih Mataram Fran Daromes, Camat Way Seputih Mulyono, Ketua TP PKK Kecamatan Bandar Mataram Sri Nuryana, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Program Sekinker Gelowing menghadirkan berbagai bentuk bantuan dan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya bantuan bedah rumah tidak layak huni, paket ayam petelur, Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember), kursi roda, santunan, lomba senam sekinker gelowing, pelayanan Keluarga Berencana (KB), sunatan massal, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

Ketua pelaksana Plt Kepala Bappeda Roni Witono dalam laporannya menyampaikan bahwa Program Inovasi Sekinker Gelowing bertujuan untuk mengintervensi masyarakat miskin yang berada pada lokus kemiskinan daerah, mempercepat penanganan dan pencegahan stunting di wilayah prioritas, mengoptimalkan sinergi program pemerintah dengan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bantuan yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menegaskan bahwa Program Sekinker Gelowing merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menurunkan angka stunting melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu strategi agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

"Program Sekinker Gelowing merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menurunkan angka stunting melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Program ini menjadi salah satu strategi untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita laksanakan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan," ujarnya.

I Komang Koheri menjelaskan bahwa kemiskinan dan stunting merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Keterbatasan ekonomi keluarga berdampak pada pemenuhan gizi, kesehatan, serta pendidikan anak. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga menyampaikan bahwa melalui Program Sekinker Gelowing, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengoptimalkan peran CSR perusahaan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, memberikan bantuan yang tepat sasaran, memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting sejak dini.

Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang telah menunjukkan kepedulian sosial melalui dukungan program CSR.

"Kontribusi ini merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan produktif," ungkapnya.

Di akhir sambutannya, I Komang Koheri mengajak seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan program ini secara sungguh-sungguh, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Ia berharap momentum Program Sekinker Gelowing dapat semakin memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun Lampung Tengah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.(red)

Hanya 8 Dari 34 Kepala OPD Hadir Paripurna Ketua DPRD Kab. Lamteng Berikan Teguran Keras

Lampung Tengah (-Swdayanews.com)

Kehadiran jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menjadi sorotan tajam Ketua DPRD Lampung Tengah, Febriyantoni,.S.E.M.M.

Diketahui, dari total 34 Kepala OPD yang diundang, tercatat hanya 8 orang yang hadir secara fisik di ruang rapat utama, sementara sisanya memilih absen atau tidak hadir. Minimnya kehadiran para pejabat eselon II ini memicu kritik keras dari Ketua DPRD Lamteng, Febriyantoni. Dalam sorotannya sebelum agenda utama dimulai, Ketua DPRD menyayangkan sikap para Kepala OPD yang dinilai menyepelekan rapat paripurna, padahal agenda yang dibahas menyangkut kepentingan krusial masyarakat dan jalannya pemerintahan.

"Jadi hari inikan Paripurna nota yang kita gelar bersama adalah penyampaian nota pembahasan pertanggungjawaban penggunaan APBD yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing OPD. Undangan sudah kita sebar, mereka yang melaksanakan APBD itu banyak yang tidak hadir, hal ini buat saya kecewa, dari jumlah 34 OPD yang hadir hanya 8 OPD, bagaimana mereka mau ada perbaikan, saat Plt.Bupati yang menyampaikan hal itu, mereka tidak hadir," ungkap Febriyantoni dengan nada kecewa, saat dikonfirmasi lntailampung usai Paripurna, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, Plt.Bupati berjanji untuk kedepan akan ada absensi kehadiran masing-masing OPD pada saat Paripurna, jadi menurut orang nomor satu di Legislatif Lamteng ini, untuk kedepan hal-hal seperti ini tidak terulang dan dapat menjadi catatan pihak Eksekutiv mengevaluasi kinerja bawahannya..

​"Ini adalah catatan merah bagi disiplin aparatur sipil kita. Rapat Paripurna bukan sekadar seremonial, ini adalah forum konstitusional. Bagaimana kita bisa menyelaraskan visi pembangunan jika dari 34 Kepala OPD, hanya 8 orang yang hadir, dan rapat ini penting, untuk bagaimana pelaksanaan program kerja," tegas Febriyantoni.

​Dalam hal ini, Ketua DPRD mendesak Kepala Daerah untuk kedepan bisa mengevaluasi Kinerja masing-masing Kepala OPD, dalam menyikapi fenomena "kursi kosong" ini. Dan sikap tegas Plt.Bupati dalam hal ini di perlukan.

​"Kami meminta Kepala Daerah menindak tegas. Jika rapat penting seperti ini saja diabaikan, bagaimana mereka bisa menjamin serapan anggaran dan program kerja di lapangan berjalan maksimal? Hubungan kemitraan ini harus saling menghormati," pungkas Ketua DPRD Lamteng.

​Kursi Kosong Jadi Tontonan:

​Pantauan di lokasi rapat Paripurna pada hari Selasa (30/6/2026) menunjukkan barisan kursi yang biasa ditempati oleh para kepala dinas, badan, dan kantor tampak lengang, terlihat hanya ada 8 orang Kepala OPD. Kondisi ini dinilai memperlihatkan lemahnya koordinasi dan komitmen pihak eksekutif dalam memenuhi kemitraan sejajar dengan legislatif.

Di Duga Anggaran Murni Habis,Kegiatan Di Instansi Hingga Awal Bulan Juli LUMPUH

Lampung Tengah -Swadayanews.com

Sejumlah program dan kegiatan kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2026 diduga kuat mengalami kelumpuhan total. Hingga memasuki bulan Juli, belum ada satu pun kegiatan berskala besar maupun rutin yang digelar. Muncul dugaan kuat bahwa mandeknya realisasi program ini disebabkan oleh habisnya serapan Anggaran Murni di awal tahun.

Dari hasil klarifikasi Ketua NGO JPK Koorda Lamteng, Uncu Wenda dengan Kepala BPKAD Lamteng, Dr. Tr. lr. Deny Sanjaya,.S.T,.M.T menyampaikan bahwa asumsi atau dugaan soal anggaran itu sudah habis tidak benar, dimana anggaran itu ada dan siap di realisasikan untuk kegiatan, tetapi untuk saat ini pihaknya (BPKAD) sedang  merampungkan perencanaan kegiatan yang ada di masing-masing OPD yang ada.

"Yang jelas perlu untuk di ketahui bahwa, kita sedang merampungkan semua proses perencanaan dan, insyaallah awal bulan Juli nanti kegiatan itu akan kita gelar dan realisasikan," jelas Kepala BPKAD Lamteng, Senin (29/6/2026).

Bahkan ada asumsi yang menyebut anggaran murni dan perubahan APBD Kab.Lamteng 2026 akan di satukan, secara tegas Kepala BPKAD Lamteng, menyampaikan hal itu tidak benar. Dan tidak ada aturannya untuk anggaran murni dan perubahan dijadikan satu untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

"Artinya perlu saya sampaikan bahwa, tidak ada maksud dan tujuan Pemkab.Lamteng dalam hal ini untuk mengarah ke hal itu. Karena kitakan berpatokan pada aturan dan mekanisme yang seharusnya," pungkas Deny.

Ketua DPRD Lampung Tengah Apresiasi CSR HKA Bakter Untuk Perbaikan Jalan Kampung Putra Buyut

swadayanews.com

Lampung Tengah, 27 Juni 2026 –

 Ketua DPRD Lampung Tengah, Febriyantoni, S.E., M.M., meninjau langsung pelaksanaan perbaikan jalan di Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Sabtu (27/6). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan pada masa reses DPRD Lampung Tengah Daerah Pemilihan I.

Aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan kampung yang mengalami kerusakan menjadi perhatian serius Ketua DPRD Lampung Tengah. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, Febriyantoni melakukan koordinasi dengan PT Bakauheni–Terbanggi Besar (BTB) melalui operator PT Hakaaston (HKA) Bakter agar program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan dapat diarahkan untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan masyarakat.

Melalui dukungan CSR PT HKA Bakter, dilakukan penimbunan dan perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 750 meter yang selama ini menjadi akses utama warga Kampung Putra Buyut.

Ketua DPRD Lampung Tengah, Febriyantoni, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT HKA Bakter terhadap kebutuhan masyarakat.

“Perbaikan jalan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang kami terima saat reses. Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah, kami berupaya membangun sinergi dengan berbagai pihak, salah satunya PT HKA Bakter melalui program CSR perusahaan. Alhamdulillah, aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan,” ujar Febriyantoni.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Hanan A. Rozak, M.S., yang selama ini turut mendorong peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah di Lampung Tengah.

Manager Public Affairs HKA Bakter, M. Alkautsar, mengatakan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah sekitar operasional jalan tol.

“Perusahaan tidak hanya berfokus pada pengelolaan jalan tol, tetapi juga berupaya hadir memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program CSR yang tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Menurut Febriyantoni, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia usaha menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami bersama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada PT HKA Bakter atas dukungan CSR yang diberikan. Semoga perbaikan jalan ini dapat memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kampung Putra Buyut,” tambahnya.

Kehadiran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi pembangunan daerah serta menjadi contoh kolaborasi yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di Lampung Tengah.

Pemkab Lampung Tengah, Telah Berkirim Surat Ke Polda Lampung, Soal status Sekda.

Lampung Tengah - swadayanews.com

Situasi Kabupaten Lampung Tengah, pasca di tetapkannya Sekretaris daerah, (Sekda) menjadi tersangka dalam kasus honorer fiktip, menjadi titik krusial bagi stabilitas roda Pemerintahan daerah.

Dimana, posisi Sekda yang merupakan motor penggerak birokrasi, sementara posisi kursi saat ini kosong, karena Sekda berstatus dan sedang berhadapan dengan hukum yang dihadapinya, soal perkara honorer fiktip.

Tekanan dari masyarakat agar Bupati segera mengambil tindakan, dan langkah mencari sosok pejabat sementara untuk mengisi kursi Sekda yang kosong, dan lanhgkah itu wajar demi memastikan pelayanan publik tidak lumpuh.

​Secara aturan administrasi pemerintahan di Indonesia, Plt.Bupati Lamteng, sebenarnya memiliki mekanisme legal untuk mengantisipasi kekosongan ini dengan cepat tanpa harus menunggu proses hukum inkrah dalam perkara Sekda Welly. Dan, langkah administratif yang biasanya diambil untuk meredam tensi publik sekaligus menjaga roda pemerintahan tetap berputar.

Ironinya, dari pernyataan Plt.Bupati, I Komang Koheri beberapa hari lalu menyebut bahwa, pihaknya Pemkab belum bisa mengambil langkah untuk menunjuk pejabat sementara kursi Sekda, dengan dalih masih menunggu surat salinan dari pihak Polda Lampung, dan tetap menggunakan azaz ptaduga tidak bersalah.

"Ya kita bersabar dululah, karena sampai saat ini kita belum menerima surat salinan soal persoalan itu. Dimana dalam aturan ASN, PP nomor 11 Tahun 2017 bagaimana mekanisme aturan tentang ASN itukan ada.

Jadi harapan kita, agar semua pihak bersabar menunggu proses yang sedang berjalan," ujar Plt.Bupati, saat dikonfirmasi lntailampung, Senin 22 Juni 2026.

Sementara dari hasil konfirmasi dengan Ass.ll Pemkab.Lamteng, Drs. Rusmadi,.M.M melalui telepon seluler, Kamis (25/6/2026) menyampaikan bahwa Pemerintah daerah sudah mengirim surat ke Polda Lampung, untuk meminta surat resmi soal status Sekda saat ini di tetapkan sebagai tersangka, dalam kasus honorer fiktip.

" Sudah kemarin kita sudah mengirim surat ke Polda Lampung, untuk meminta pernyataan resmi soal penetapan Sekda sebagai tersangka. Dan hal itulah yang nantinya menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengambil langkah, mencari pejabat sementara, untuk mengisi kursi Sekda yang kosong, agar jalannya roda pemerintahan tetap berjalan dalam pelayanan kepada masyarakat," jelas Rusmadi 

"Bersabar saja ya, sampaikan kepada rekan-rekan media, kita juga sedang menunggu, untuk berproses," imbuhnya

Situasi Kabupaten Lampung Tengah, pasca di tetapkannya Sekretaris daerah, (Sekda) menjadi tersangka dalam kasus honorer fiktip, menjadi titik krusial bagi stabilitas roda Pemerintahan daerah.

Dimana, posisi Sekda yang merupakan motor penggerak birokrasi, sementara posisi kursi saat ini kosong, karena Sekda berstatus tersangka dan sedang berhadapan dengan hukum yang dihadapinya, soal perkara honorer fiktip.

Tekanan dari masyarakat agar Bupati segera mengambil tindakan, dan langkah mencari sosok pejabat sementara untuk mengisi kursi Sekda yang kosong, dan lanhgkah itu wajar demi memastikan pelayanan publik tidak lumpuh.

​Secara aturan administrasi pemerintahan di Indonesia, Plt.Bupati Lamteng, sebenarnya memiliki mekanisme legal untuk mengantisipasi kekosongan ini dengan cepat tanpa harus menunggu proses hukum inkrah dalam perkara Sekda Welly. Dan, langkah administratif yang biasanya diambil untuk meredam tensi publik sekaligus menjaga roda pemerintahan tetap berputar.

Ironinya, dari pernyataan Plt.Bupati, I Komang Koheri beberapa hari lalu menyebut bahwa, pihaknya Pemkab belum bisa mengambil langkah untuk menunjuk pejabat sementara kursi Sekda, dengan dalih masih menunggu surat salinan dari pihak Polda Lampung, dan tetap menggunakan azaz ptaduga tidak bersalah.

"Ya kita bersabar dululah, karena sampai saat ini kita belum menerima surat salinan soal persoalan itu. Dimana dalam aturan ASN, PP nomor 11 Tahun 2017 bagaimana mekanisme aturan tentang ASN itukan ada.

Jadi harapan kita, agar semua pihak bersabar menunggu proses yang sedang berjalan," ujar Plt.Bupati, saat dikonfirmasi lntailampung, Senin 22 Juni 2026.

Sementara dari hasil konfirmasi dengan Ass.ll Pemkab.Lamteng, Drs. Rusmadi,.M.M melalui telepon seluler, Kamis (25/6/2026) menyampaikan bahwa Pemerintah daerah sudah mengirim surat ke Polda Lampung, untuk meminta surat resmi soal status Sekda saat ini di tetapkan sebagai tersangka, dalam kasus honorer fiktip.

" Sudah kemarin kita sudah mengirim surat ke Polda Lampung, untuk meminta pernyataan resmi soal penetapan Sekda sebagai tersangka. Dan hal itulah yang nantinya menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengambil langkah, mencari pejabat sementara, untuk mengisi kursi Sekda yang kosong, agar jalannya roda pemerintahan tetap berjalan dalam pelayanan kepada masyarakat," jelas Rusmadi 

"Bersabar saja ya, sampaikan kepada rekan-rekan media, kita juga sedang menunggu, untuk berproses," imbuhnya

Plt. Bupati Lampung Tengah Hadiri Puncak Harlah GP Ansor ke-92 dan Fatayat NU ke-76 di Sesat Agung.

Lampung tengah swadayanews.com

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) GP Ansor ke-92 dan Harlah Fatayat NU ke-76, yang dirangkaikan dengan pelantikan Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sesat Agung, Nuwo Balak, Minggu (26/4/2026). 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPD RI, Bustami Zainudin, jajaran Forkopimda Lampung Tengah, Ketua GP Ansor Provinsi Lampung Budi Hadi Yunanto, serta Ketua Fatayat NU Provinsi Lampung Wirdayati.

Dalam sambutannya, Ketua Fatayat NU Kabupaten Lampung Tengah, Nur Aini, menyampaikan bahwa momentum harlah ini menjadi ajang memperkuat peran perempuan muda Nahdlatul Ulama dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan komitmen Fatayat NU untuk terus berkontribusi dalam bidang sosial, keagamaan, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Lampung Tengah, Sholihin, menyampaikan bahwa GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama siap menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah. Ia juga mengajak seluruh kader untuk terus meningkatkan kapasitas dan soliditas organisasi.

Ketua Fatayat NU Provinsi Lampung, Wirdayati, dalam sambutannya mengapresiasi kiprah Fatayat NU Lampung Tengah yang dinilai aktif dan progresif. Ia berharap sinergi antara organisasi kepemudaan dan perempuan NU dapat semakin kuat dalam menghadapi tantangan zaman serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Adv)

Plt. Bupati Lampung Tengah Pimpin Penyerahan SPPT PBB-P2 dan Sosialisasi Tunggakan PKB di Kecamatan Bumi Ratu Nuban

Lampung Tengah Swadayanews.com

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos menghadiri sekaligus memimpin kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dan penyampaian nota tagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Bekri, Gunung Sugih, dan Trimurjo. Kegiatan berlangsung di Aula Balai Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Rabu (22/4/2026). 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Zulfikar Irwan, S.Sos., M.M., Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Muhamad Arnez, S.E., M.M., Plt. Kepala Dinas PMPTSP Sri Wahyuningsih, Kepala Samsat Gunung Sugih, Kepala Jasa Raharja Metro, para camat, kepala kampung, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati,I Komang Koheri menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Melalui distribusi SPPT dan penagihan tunggakan pajak kendaraan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kecamatan, hingga pemerintah kampung dalam mendukung kelancaran pemungutan pajak. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk terus menghadirkan sistem pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Plt. Bupati,I Komang Koheri pun mengajak seluruh wajib pajak untuk berperan aktif dengan memenuhi kewajiban secara tepat waktu sebagai bentuk kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.( adv)